Tahun 2013:

  • Tgl. 10 Oktober 2013 Bimbingan Teknis pada ULP Pemerintah Kabupaten Tulungagung. [lihat detail]
  • Tgl. 6 Pebruari 2014 Bimbingan Teknis pada ULP Pemerintah Kota Batu. [lihat detail]

Tahun 2014:

  • Tgl. 23 Januari 2014 Bimbingan Teknis pada ULP Pemerintah Kabupaten Tulungagung. [lihat detail]
  • Tgl. 6 Pebruari 2014 Bimbingan Teknis pada ULP Pemerintah Kabupaten Tulungagung. [lihat detail]

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar

ditulis pada tanggal 24 Nopember 2014

page2

page

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya mengadakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barangĀ  dan jasa tingkat dasar selama lima hari (17-21/11) atau setara dengan 50 jam pelatihan pembelajaran standar LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang digunakan sebagai syarat pelaksanaan ujian sertifikasi. Pelatihan ini diselenggarakan di Swiss-Belinn Hotel Malang. Sedangkan untuk Ujian Sertifikasi diselenggarakan di Gedung Pascasarjana Lantai 7 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada hari Sabtu (22/11).

Pelatihan dan Ujian ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan, Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan serta staf yang membantu masalah pengadaan di masing-masing unit kerja. Masing-masing berasal dari 12 fakultas, 4 program studi dan 4 Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA).

Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Ir. Achmad As’ad Sonief, MT menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan memberikan penyegaran bagi ahli pengadaan barang/jasa. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah dan meng-upgrade sertifikasi nasional ahli pengadaan barang/jasa pemerintah yang masa waktunya sudah kadaluarsa.

Pelatihan ini dihadiri langsung narasumber dari LKPP Jakarta dengan materi diantaranya Pengantar pengadaan barang/jasa, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan, pendayagunaan produksi dalam negeri dan PHLN serta e-procurement.

Sertifikasi ini untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing unit kerja agar lebih paham aturan-aturan dan proses pengadaan barang/jasa, yang diharapkan sudah tidak ada lagi masalah terkait pengadaan kedepannya.